Bupati Garut Resmikan Gedung Dinas Dukcapil, Pemkab Garut Siapkan Rp 1 Miliar Untuk Blanko e-KTP di Tahun 2020

Advertisement Adsense

Bupati Garut Resmikan Gedung Dinas Dukcapil, Pemkab Garut Siapkan Rp 1 Miliar Untuk Blanko e-KTP di Tahun 2020

Wak Puji
Senin, 13 Januari 2020

60menit.co.id, Garut - Usai acara peresmian gedung baru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten, di jalan Patriot, Senin (13/01), Kepala Disdukcapil Kabupaten Garut Hj Rina Siti Sobariah, menyampaikan bahwa pelayanan masyarakat tentang administrasi kependudukan telah siap sedia dengan apa yang dibutuhkan warga masyarakat Kabupaten Garut.

Moto dari Disdukcapil adalah memberikan pelayanan untuk membahagiakan masyarakat, artinya masyarakat merasakan kenyamanan, kepuasan dengan pelayanan kami,” ucap Rina.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Garut Dra. Hj. Rina Siti Sobariah (Foto : Istimewa)

Dikatakan Rina, kalau berbicara target kinerja Disdukcapil sendiri, jelas pihaknya punya target secara nasional, baik itu pelayanan Kartu Keluarga, e-KTP, Akta Kelahiran, KIA dan lain sebagainya. Karena Disdukcapil Garut ingin mencapai itu, dan ditahun 2019 juga kita sudah dicapai.

Mengenai kebutuhan blanko e-KTP, kita sudah mengusulkan ke Pemerintah Pusat bahwa kebutuhan blanko untuk Kabupaten Garut di tahun 2020 adalah 150 ribu lembar,” kata Rina.
Kepala Dinas Dukcapil Garut.

Dijelaskan Kadisdukcapil, Pemerintah pusat akan drof secara bertahap sesuai persediaan yang ada di Pusat. Saat ini Kabupaten dan Kota sudah diberi kesempatan untuk pengadaan blanko, tapi sistemnya adalah hibah dan ada Permendagri yang mengatur, dalam artian Pemerintah Daerah menyediakan anggaran, disampaikan ke Pemerintah Pusat untuk pengadaan pencetakan blanko dan dikembalikan ke kita di Kabupaten.

Sementara Bupati Garut H Rudy Gunawan SH MH MP, usai acara peresmian membenarkan, bahwa Pemkab Garut akan menyediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengadaan blanko e-KTP.


Baru tahun ini diperbolehkan kami akan menyiapkan anggaran satu miliar dari APBD untuk 100 ribu blanko e-KTP, tiap kecamatan 2500 sudah aman. Kalau sekarang kan hanya kisaran lima ribuan, dan akibatnya masyarakat tidak bisa langsung menerima saat pembuatan,” jelasnya