BUMDES Anugrah Pasirwaru Menilai Pengadaan Satu Juta Masker Terdapat Kejanggalan

Advertisement Adsense

Bupati Garut

Bupati Garut

Kadispora Kab. Garut

Kadispora Kab. Garut

Kadis Pertanian Garut

Kadis Pertanian Garut

BUMDES Anugrah Pasirwaru Menilai Pengadaan Satu Juta Masker Terdapat Kejanggalan

Wak Puji
Selasa, 21 April 2020

Ilustrasi

60menit.com, Garut - Pengadaan satu juta masker sebagimana disebutkan Bupati Garut Rudy Gunawan SH. MH. MP., yang akan dikerjakan oleh Usaha Mikro Kecil  dan Menengah (UMKM) Garut, yang  diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) dinilai menambah catatan hitam atas kinerja Dinkes Kabupaten Garut.

Pasalnya hingga saat ini belum ditetapkan secara resmi siapa pemenang dalam pengadaan satu juta masker tersebut. Menurut ketua Bumdes Anugrah Desa Pasirwaru, Asep Muhidin  dalam surat yang diterima melalui pesan whatsapp, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan mengirimkan satu file dokumen spesifikasi barang berikut syarat-syarat lainnya.

“Namun terdapat kejanggalan dalam angka 4 tentang dokumen kualifikasi perusahaan yang menyebutkan ijin perusahaan / ijin usaha mikro dan kecil”, ungkap Asep yang memberikan tanggapannya melalui telepon selularnya, Selasa (21/04).

Ada dua kualifikasi perusahaan yang bisa mengikuti,menurut Asep,  pertama perusahaan yang memiliki ijin usaha, baik itu CV, PT atau jenis lainnya, dan kedua adalah Usaha Mikro Kecil atau sejenis UMKM. Tentu ini sudah mengangkangi apa yang disampaikan Bupati yang akan dikerjakan oleh UMKM.

Alasan Asep, karena UMKM berdiri harus sesuai dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sedangkan ijin usaha bisa perusahaan yang jenisnya bukan UMKM karena frase yang ditulis dalam surat itu menggunakan atau (/), jadi bisa perusahaan atau UMKM.

“Terkait perizinan, UMKM harus ada rekomendasi dari Dinas Koperasi atau yang membidanginya, dan SIUP tetap diterbitkan oleh dinas perizinan, lalu bagaimana dengan izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa atau kecamatan?”, tanya Asep.

Asep juga mempertanyakan keabsahannya oleh pejabat pengadaan Dinas Kesehatan, dirinya berfikir disinilah akan muncul celah pemanfaatan atas pembenaran bagi yang dinyatakan lolos nanti, padahal Undang-undang tegas mengaturnya.

“Selain itu, dalam jadwal yang dibuat oleh PPK, hari Selasa (21/04) adalah agenda penandatanganan kontrak, lalu bagaimana bisa untuk penetapan pemenang saja belum disahkan?, karena kami dari Bumdes Anugrah Desa Pasirwaru sudah meminta secara lisan (langsung) dan tertulis melalui surat sanggahan, namun tidak pernah diterbitkan SK penetapan pemenangnya, ada permainan apa ini ?”, ujarnya bertanya- tanya.

Setelah pihak Bumdes Anugerah Pasirwaru menyampaikan surat sanggahan yang dikirim melalui pesan whatsaap kepada PPK dan Kepala Dinas Kesehatan, dan rencananya besok Asep akan melakukan “Somasi” kepada Dinas Kesehatan Cq : Panitia pengadaan satu juta masker.

“Kalau caranya seperti ini, jelas tidak akuntabel dan asas transfaransi dalam pengadaan dengan nilai Rp. 5 Milyar ini syarat akan kepentingan.
Hari ini, Selasa 21 April 2020 kami sudah mengirimkan surat via Whatsapp, karena kami mencoba menjalankan Work From Home (WFH), namun tidak diindahkan, besok kami akan melayangkan surat Somasi untuk selanjutnya menempuh upaya hukum”, tegasnya.


Asep beralasan, semua langkah yang ditempuhnya tersebut untuk menjawab keanehan dengan tidak transparannya Dinkes Garut dalam proyek pengadaan satu juta masker dengan nilai Rp. 5 Milyar ini tersebut. (Djie)