![]() |
| Tampak atas para pekerja sedang memasang genting, gambar bawah tampak plafond dari papan sambungan (ridho) |
60MENIT.co.id, Subang | Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan SD Negeri Cisalak I, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, dengan anggaran fantastis Rp. 1.126.093.582,- dari APBN TA 2026, diduga sarat penyimpangan.
Proyek yang seharusnya dilaksanakan secara Swakelola oleh P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan) sesuai Juknis Kemendikdasmen, fakta di lapangan justru diduga diborongkan ke pihak ketiga asal Kabupaten Sumedang.
Awak media mendatangi lokasi pada 05 November 2026. Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah tidak berada di sekolah. Seorang guru berdalih Kepala Sekolah sedang rapat.
Saat ditanya soal mekanisme revitalisasi, guru tersebut justru melempar bola:
"Terkait revit denger-denger dari aspirasi Pak. Kalau pengen tau coba Bapak tanya ke Pak Ajat selaku mandornya Pak."
Awak media kemudian menemui mandor yang mengaku bernama Ajat. Ajat blak-blakan mengaku hanya mandor:
"Ya saya Pak Ajat mah, saya selaku mandor di sini. Bos yang memborong pekerjaan ini Bos Tomi orang Sumedang Pak. Cuma saya mah kerjanya disuruh Pak Yunus Pak, bukan sama Pak Tomi."
Saat ditanya kenapa bangunan tidak dibongkar total dan kayu lama yang sudah kropos tidak diganti, Ajat menjawab:
"Kalo masalah bangunan kenapa tidak dibongkar semuanya dan kayu lama tidak diganti masih dipake, karna di RAB nya tambal sulam Pak," kata Ajat.
Temuan di lapangan menguatkan keterangan tersebut. Sejumlah material diduga hanya tambal sulam. Kayu yang sudah kropos dan lapuk diduga tidak diganti, melainkan hanya ditambal dan ditutup dengan material baru di bagian atasnya. Plafon, rangka, dan atap diduga hanya ditambal di atas, sementara bagian bawah yang sudah rusak dibiarkan apa adanya.
Warga mempertanyakan, apakah material tambal sulam dan kayu kropos yang tidak diganti ini memang sesuai RAB, atau justru ada volume pekerjaan dan material baru yang dihilangkan namun anggarannya tetap dicairkan penuh?
Saat Ajat mencoba menghubungi Pak Yunus lewat telepon, Yunus justru mengarahkan awak media untuk menghubungi Pak Rahmat.
Tak lama, Rahmat datang ke lokasi SDN Cisalak I.
Saat awak media mempertanyakan kapasitas Rahmat di sekolah tersebut sebagai apa, dan mempertanyakan isu adanya fee, Rahmat menjawab sebagaimana terekam dalam dokumentasi tim:
"Kalau terkait fee untuk kepala sekolah 10% dan komitmen ke dewan 50% saya tidak tahu karena bukan ranah nya saya. Itu mah yang harus menjawab itu kepala sekolah. Karena yang setahu saya ini dari aspirasi dari Fraksi Golkar, kalau dapilnya saya tidak tahu."
Rahmat juga disebut membenarkan bahwa di RAB nya juga tambal sulam.Redaksi menegaskan, pernyataan tersebut baru sebatas keterangan dari pihak yang ditemui di lapangan dan belum dapat dibuktikan kebenarannya. Redaksi belum dapat memastikan secara independen siapa Rahmat yang dimaksud, apa jabatan dan kapasitasnya, serta kebenaran adanya fee 10% dan komitmen 50% tersebut.
![]() |
| Terlihat jelas kayu kaso dari papan sambungan, gambar kanan terpampang papan proyek (ridho) |
DUGAAN FEE 60% DAN DUGAAN PELANGGARAN BERAT
Dari keterangan-keterangan di lapangan tersebut, mencuat dugaan:
1. Diduga Langgar Juknis Revitalisasi: P2SP wajib swakelola, dilarang keras dipihakketigakan. Jika terbukti diborongkan ke Bos Tomi asal Sumedang, ini diduga pelanggaran fatal.
2. Diduga Ada Fee 60%: Jika benar ada dugaan fee Kepsek 10% + dugaan komitmen dewan 50% dari Rp 1,1 Miliar, maka Rp 676 Juta diduga sudah hilang sebelum bangunan jadi. Dugaan ini belum terbukti secara hukum dan masih memerlukan pemeriksaan aparat. Wajar jika mutu dipertanyakan, karena material diduga tambal sulam dan kayu kropos tidak diganti.
3. Diduga Proyek Aspirasi: Proyek yang disebut-sebut berasal dari aspirasi Fraksi Golkar tersebut, seharusnya tetap swakelola dan transparan, bukan menjadi ajang bancakan. Dugaan ini juga belum terbukti dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak terkait.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SDN Cisalak I, pihak yang disebut sebagai pemborong, sudah berapa kali tidak bisa ditemui kami berharap .Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Inspektorat,Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, Inspektorat, dan Polres Subang terkait dugaan keterlibatan pihak yang disebut-sebut sebagai pengondisi proyek ini harus di tindak.
TUNTUTAN WARGA:
1. Dinas Pendidikan dan Inspektorat segera audit fisik, cocokkan material tambal sulam dan kayu kropos dengan RAB dan spek.
2. Buka transparan RAB, kontrak, dan laporan progres Rp 1,1 Miliar tersebut.
3. Kejaksaan Negeri Subang dan Polres Subang memeriksa dugaan pemborongan ke pihak ketiga, dugaan fee 60%, dan dugaan pengondisian proyek.
4. Jika terbukti ada penyimpangan, proses sesuai hukum yang berlaku. Jangan korbankan keselamatan anak-anak.
Anggaran Rp 1,1 Miliar itu uang APBN, uang rakyat.Kalau materialnya saja tambal sulam, kayu kropos tidak diganti, dan diduga ada fee 60%, untuk apa revitalisasi?," pungkasnya.
(Ridho)




