60menit.com, Garut - Anggota DPRD Garut, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Hamzah, menolak keras pelaksanaan rapid test dengan menggunakan uang rakyat bagi 50 anggota DPRD Garut, yang berlangsung pada Jum'at (15/5/2020) di Gedung utama paripurna.
Bahkan politisi muda asal Partai Amanat Nasional (PAN), tidak datang dalam pelaksanaan rapid test tersebut dan memilih menggunakan uang pribadi untuk mengecek kesehatan apakah reaktif, positif dan negatif.
"Saya tidak mau kalau rapid test secara serentak menggunakan uang rakyat. Masih banyak masyarakat Garut yang membutuhkan termasuk dilakukannya rapid test," ujar Hamzah, pada wartawan.
Ia menuturkan, bukannya takut untuk dilakukan rapid test, melainkan bertolak belakang dengan kondisi masyarakat yang saat ini masih dihantui ketakutan dengan wabah covid-19. "Bayangkan, masyarakat Garut lebih penting untuk dilakukan rapid test, ketimbang kita selaku wakil rakyat yang sudah mendapatkan pasilitas dari negara," katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Garut, sebaiknya melakukan rapid test dengan menggunakan anggaran pemerintah diwajibkan untuk masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan rapid test bagi PNS dan pejabat lainnya menggunakan uang rakyat.
Sementara Kepala Ksekretaritan DPRD Garut, Dedi Mulyadi, mengatakan, untuk pencegahan penyebaran dan antisipasi sebanyak 100 orang dilakukan rapid test. Yang mana 50 anggota DPRD dan 50 pegawai kesekretariatan.
"Kita mengajukan sebanyak 100 orang untuk dilakukan rapid test termasuk seluruh pegawai yang ada di Setwan," katanya.
Adapun menurut Dedi, proses rapid test dilakukan di dua tempat, yang pertama di gedung DPRD dan Labkesda Garut. "Masih ada yang menyusul ke labkesda," katanya.
Berdasarkan informasi hasil test, tidak ada yang ditemukan yang reaktif dan positif, semuanya negatif.