60menit.com, Garut - Kejadian aksi pencurian HP demi anaknya belajar Daring terus mendapatkan perhatian berbagai kalangan. Bahkan, kejadian tersebut tidak berlanjut ke pihak hukum.
Selain keluarganya tidak mampu, keluarga Enjang ini memiliki anak yang putus sekolah. Guna menyelamatkan nasib anaknya yang putus sekolah Dewan Pendidikan Kabupaten Garut bersama Dinas Pendidikan, kembali mendaftarkan anak tersebut ke sebuah PKBM dan mengambil paket B.
"Kami sangat terenyuh setelah mendengar adanya insiden pencurian HP, termasuk ada salah seorang keluarganya putus sekolah. Kita daftarkan kembali ke PKBM guna mengenyam pendidikan kembali," ujar anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Garut, Dian Hasannudin, Kamis (6/7/2020).
Dikatakan Dian, persoalan kejadian pencurian HP bisa diselesaikan secara keluarga. Hal ini dilakukan semata-mata menyelamatkan ankanya agar bisa belajar secara daring.
"Sebetulnya Pada bulan Juni, kami Dewan Pendidikan Kabupaten Garut melaksanakan rapat evaluasi pelaksanaan pembelajaran di masa Covid-19 dan membahas bagaimana pembelajaran di awal tahun ajaran baru 2020-2021, dengan semua elemen pendidikan yang di wakili oleh Disdik Kab. Garut, KCD Wilayah 11 dan Kemenag Garut. Dihasilkan beberapa rekomendasi salah satunya metode Luring yang harus di masifkan untuk pembelajaran di tahun ajaran baru seperti Guru Kunjung. Agar masyarakat tidak terkendala dengan beban fasilitas pembelajaran secara daring seperti Hp dan kuota," ujarnya.
Dengan kejadian ini, kata Dian, Dewan Pendidikan Kabupaten Garut mengapresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang langsung cepat tanggap membatu keluarga pak Enjang dalam menghapi masalah pembelajaran anaknya. Mudah2an masalah seperti ini tidak terulangi lagi.
"Pola pembelajaran yang saat ini diterapkan yakni Daring, memang sangat baik disaat Pandemi Covid-19 ini. Namun alangkah baiknya semua guru melakukan kunjungan ke rumah peserta didik agar tidak membebankan masyarakat yang tidak mampu," ucapnya.
Luring dan kunjungan guru ke rumah siswa, ucap Ia, akan lebih efektif dan tidak akan menjadi beban bagi masyarakat yang tidak mampu. Termasuk tidak akan membebankan harus memiliki HP dan mengisi kuota lagi. "Memang dalam BOS, diperbolehkan untuk penggunaan anggaran pembelian kuota, tetapi seberapa efektif hal tersebut dilakukan," pungkasnya.