60menit.com, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengatakan wabah covid-19 atau virus corona justru membawa banyak hikmah pada pendidikan Indonesia.
Hal ini diungkapkan dalam pidatonya pada upacara perayaan Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan secara daring pukul 08.00 WIB, Sabtu (2/5).
"Krisis yang menjadi tantangan luar biasa bagi negara kita dan seluruh dunia. Tetapi, dari krisis ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah dan pembelajaran yang bisa kita terapkan saat ini dan setelahnya," ujar Nadiem melalui konferensi video.
Ia mengatakan pandemi memberi kesempatan guru-guru melakukan pembelajaran daring untuk pertama kalinya. Hal ini, kata Nadiem, membuat guru menyadari pembelajaran bisa terjadi di mana saja.
Orang tua juga jadi sadar betapa sulitnya tugas guru mengajar siswa secara efektif, lanjutnya. Ia menilai hal ini menimbulkan empati dari sisi orang tua kepada guru.
"Pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi yang efektif dari tiga hal ini, guru siswa dan orang tua. Tanpa kolaborasi itu, pendidikan yang efektif tidak mungkin terjadi," tambahnya.
Upacara Hardiknas disiarkan secara daring melalui akun Youtube Kemendikbud RI. Menurut pantauan Media Online, peserta dan pemimpin upacara menggelar upacara dari area komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Sedangkan Nadiem, sebagai pembina upacara, terlihat mengikuti upacara dari lokasi lain melalui konferensi video.
Secara terpisah, Federasi Serikat Guru Indonesia menyatakan sebanyak 68.265.784 siswa dan 3,2 juta guru terdampak wabah corona dan harus belajar dan mengajar dari rumah.
FSGI menilai sekolah, guru, siswa, orang tua, sampai pemerintah daerah tak siap menangani tantangan pendidikan di tengah wabah yang terjadi tiba-tiba.
Menurut survei yang dilakukan FSGI dan KPAI April lalu, siswa didapati merasa terbebani dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan guru. Kemampuan guru dianggap masih minim dalam mengelola pembelajaran daring.
Selain itu, pembelajaran daring juga dikatakan hanya efektif di daerah yang punya akses internet merata. Sedangkan tak semua daerah bisa menyediakan akses internet ke seluruh siswa dan sekolah.
"Bahkan listrik saja belum masuk di wilayahnya. Sehingga para guru terpaksa mengajar datang ke rumah-rumah siswa walau berpotensi melanggar PSBB dan protokol kesehatan covid-19," ujar FSGI dalam keterangan pers yang diterima 60menit.com.
Menurut FSGI, kebijakan PJJ yang mayoritas mengandalkan pembelajaran daring berpotensi memperlebar ketimpangan sosial ekonomi antara siswa di penjuru daerah.
Untuk itu pemerintah didorong untuk membuat skenario pendidikan di masa krisis yang konkret. Ini termasuk skenario jangka pendek, dan jangka panjang jika suatu saat krisis serupa melanda Indonesia.
"Kurikulum Darurat Masa Krisis penting didesain. Sebab kondisi masyarakat, orang tua, siswa, guru dan sarana prasarana penunjang pendidikan saat ini sangat serba terbatas," ujar Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Satriwan Salim.
Ia menjelaskan Kurikulum Darurat Masa Krisis ini dipakai hanya untuk masa krisis, bukan untuk menggantikan kurikulum di masa normal. Di dalamnya diatur standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian, sampai standar kompetensi lulusan di tengah krisis.
Lebih lanjut, FSGI juga meminta pemerintah membuat skenario PPDB di masa krisis corona. Hal ini karena PPDB secara daring dinilai tak bisa mengakomodir semua daerah.
"Jadi SE No. 4 Tahun 2020 yang mengatakan proses PPDB secara online ini tidak menggambarkan kesiapan teknis jaringan internet sekolah dan wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T," lanjut keterangan tersebut.
Kemendikbud sendiri menyatakan pihaknya tengah memikirkan skenario PJJ hingga tahun ajaran baru 2020/2021. Jika wabah belum juga surut, kemungkinan PJJ bisa dilanjutkan hingga akhir tahun.
Hingga saat ini PJJ dilakukan dengan berbagai metode sesuai kemampuan sekolah. Mulai dari secara daring dengan sistem aplikasi belajar daring, aplikasi pesan.
Sedangkan perkara teknis PPDB Kemendikbud menyerahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Kemendikbud mendorong PPDB dilakukan daring, atau dengan protokol kesehatan jika tak ada akses internet. (Djie)