60menit.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas tentang 'Penyederhanaan Prosedur Bantuan Sosial (Bansos) Tunai dan BLT Dana Desa'. Jokowi memberikan sejumlah instruksi.
Jokowi menyoroti masih ada data yang tidak sinkron terkait bansos. Ia memerintahkan ketidaksinkronan data bansos segera diselesaikan sehingga bansos secepatnya didalurkan.
Perintah tersebut disampaikan Jokowi saat mengawali rapat terbatas 'Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa' yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/5/2020).
Jokowi juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Berikut ini poin-poin instruksi Jokowi minta data bansos transparan hingga gandeng KPK:
Jokowi mengatakan masih ada data yang tidak sinkron terkait bansos di masa pandemi virus Corona.
Mekanisme Bansos Lebih Transparan
Jokowi mengatakan masih ada data yang tidak sinkron terkait bansos di masa pandemi virus Corona.
Jokowi meminta ketidak sinkronan data itu diselesaikan agar masyarakat segera mendapat bantuan.
"Memang ini ada data yang tidak sinkron. Oleh sebab itu saya minta ini agar segera diselesaikan, agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul bisa segera mendapatkan," kata Jokowi.
Jokowi meminta agar mekanisme bansos dibuat lebih terbuka dan transparan. Selain itu, ia meminta RT dan RW dilibatkan dalam pembagian bansos itu.
"Libatkan, saya kira dilibatkan RT, RW, desa, dibuat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan," ujarnya.
"Sehingga semuanya bisa segera diselesaikan, baik itu yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai, bansos tunai, saya kira itu ditunggu oleh masyarakat," ujar Jokowi.
Jokowi berharap permasalahan bansos bisa segera diselesaikan. Menurutnya, masyarakat saat ini tengah menunggu bantuan dari pemerintah.
Gandeng KPK dan BPKP
Jokowi meminta dilibatkannya KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan untuk mengawasi penyaluran bansos di lapangan. Dengan pelibatan lembaga terkait, Jokowi berharap praktik korupsi bansos dapat dicegah.
"Untuk sistem pencegahan, minta saja didampingi dari KPK, BPKP, atau Kejaksaan. Saya kira kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi, untuk mengontrol, agar tidak terjadi korupsi di lapangan," ujar Jokowi.
Prosedur Bansos Jangan Berbelit-belit
Jokowi juga menyoroti masalah prosedur yang berbelit-belit terkait penyaluran bansos bagi warga yang terdampak virus Corona. Jokowi menginstruksikan penyederhanaan aturan.
Kecepatan yang kita inginkan agar bansos segera sampai di masyarakat ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit. Pada situasi yang tidak normal, yang bersifat extraordinary, sekali lagi ini butuh kecepatan," kata Jokowi.
"Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," imbuhnya.
Di samping itu, Jokowi mencatat adanya data yang tidak sinkron di lapangan terkait bansos. Untuk itu, perlunya pelibatan RT/RW dan aparat desa guna transparansi penyaluran.
"Dilibatkan RT/RW, desa, buat mekanisme lebih terbuka, lebih transparan sehingga semuanya bisa segera diselesaikan, baik yang namanya BLT Desa, yang namanya bantuan sosial tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat," ucapnya. ( Dtk/Djie)