 |
| 60menit.co.id | Niko Mangera (kiri) dan Johana Masarrang (kanan), Senin (23/08/2021). |
60MENIT.co.id, Makassar | Masyarakat boleh saja mengkritisi anggota DPRD jika dianggap tidak mampu memenuhi harapan konstituennya. Begitulah konsekuensi dari pemilihan langsung oleh rakyat. Namanya juga wakil rakyat, berarti sebagai legislator ia harus menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya para konstituen di daerah pemilihannya. Ini pula dialami seorang anggota DPRD Tana Toraja, Niko Mangera.
Legislator Partai Golkar Tator yang juga Ketua Komisi III ini, mendapat sorotan dari tokoh masyarakat di dapilnya, terkait kinerjanya selama ini. Diantara yang menyoroti adalah Johana Masarrang. "Ada Nìko Mangera di dekat rumah kami, tapi jalan kami mulai masuk dari Lempe melewati rumahnya terus ke Pangrorean tembus Sillanan (kiri) dan Baturondon (kanan) itu hancur sekali. Pencitraan tinggi..😏. Dia pernah hina2 sy krn sy bicara masalah politik uang, dia blg "memangnya kamu siapa..?"," demikian chatingan WA-nya kepada Jansen Saputra Godjang, belum lama ini.
Menurut Srikandi Toraja asal Mengkendek, yang pernah berdiam di Sorong, Papua Barat ini, pengawasan masyarakat terhadap anggota dewan memang sangat diperlukan. "Klo tdk begitu org2 yang memang niatnya hanya mau mencari kesempatan untuk memperkaya diri semakin menjadi2," bebernya. Akar masalahnya, kata Johana, karena politik uang. "Makanya daerah kita tdk bs maju2," timpalnya. Ditambahkan, anggota DPRD yang duduk karena beli suara rakyat tidak akan peduli dengan nasib dan hak-hak rakyat.
Jansen Saputra Godjang kemudian mengaminkan. "Iy, seperti itu wajah di DPRD kita. Maknya Tondokta begini, memprihatinkan," tanggapnya. Memang, menurut Johana yang mantan Dosen Perawat STIKES Sorong ini, tidak ada manusia sempurna, begitupun pemerintah. "Tapi saya bersyukur Nivi tidak kembali menjabat Bupati/Wabup. Satu periode saja sdh hancur2an, tidak ada pekerjaan yang benar malah meninggalkan utang yang banyak," ketusnya. Johana mendorong, masalah yang ada, apapun terkait dewan, agar diusut. Mereka, kata dia, diduga hanya mengincar proyek-proyek lalu dijual
Menurut Jansen yang juga Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih Tana Toraja, Eksekutif dan Legislatif memang harus dipantau dan diawasi. "Siapapun, apakah dia oknum atau institusi, tidak boleh dibiarkan kalau memang menyimpang. Lebih baik mencegah daripada menggagalkan. Kalau menggagalkan berarti sudah terjadi, sudah ada tindakan atau perbuatannya (melawan hukum). Termasuk yudikatifnya seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus dikontrol," terang Ketua FKPPI Tana Toraja ini saat dihubungi, pagi tadi (23/8).
(anto)