 |
| 60menit.co.id | Bukti penunjukan Penyedia Barang / Jasa Penataan Kawasan Wisata DTW Buntu Pune (Fisik 1), Jumat (27/08/2021) |
60MENIT.co.id, Makassar | Pokja ULP Toraja Utara akhirnya mendapat sanggahan dari beberapa penyedia atau rekanan peserta tender untuk tiga paket pariwisata yang sudah ditender dan diumumkan pemenangnya. Ke-3 paket itu adalah Penataan Kawasan Wisata DTW Buntu Pune (Fisik I), Penataan, Penataan Kawasan DTW Palatokke (Fisik III), dan Pembangunan Plaza Kuliner DTW Londa (Fisik III). Hingga batas waktu, Kamis (26/8) kemarin pukul 08.00, tiga penyedia itu resmi dinyatakan melayangkan sanggahan.
3 penyedia menyanggah paket Buntu Pune, 2 paket Londa, dan 1 penyedia paket Palatokke. Informasi ini diperoleh dari sumber yang layak dipercaya di lingkup praktisi konstruksi di Rantepao, kemarin sore. Namun sumber yang tak ingin disebut namanya ini, tidak menyebut nama masing-masing penyedia tersebut. Awak media hendak mengkonfirmasi hal ini ke pihak Pokja atau Panitia setempat, namun seperti diberitakan sebelumnya, tidak ada transparansi soal nama-nama personalia dan komposisi Pokja ULP Torut.
Nama Ketua Pokja, Slamet Darmanto, hanya disebut-sebut. Nomornya sering tidak dapat dihubungi, meskipun ada dua nomor yang dimiliki yakni 082217234xxx dan 082187919xxx.
 |
| Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Penataan Kawasan Wisata DTW Palatokke (Fisik II). |
Satu nama, panggilannya Emon, konon bagian dari Pokja atau Panitia tender. Emon juga diketahui staf Bappeda Torut. Dihubungi lewat WA, Emon mengatakan, ia masih berusaha mengorek info tentang nama-nama penyedia tersebut. "Ok Pak, saya usahakan cari tau di Pokjanya dulu," ujarnya.
Tak lama kemudian, Emon menjawab lagi dengan mengatakan ia sudah menghubungi pokjanya. "Saya tunggu info dari Pokjanya, tapi katanya server lagi kendala, muda mudahan bisaji diakses nanti," timpalnya.
Tidak adanya transparansi tender di Torut ini, memantik Ketua Toraja Transparansi, Tommy Tiranda, angkat bicara. Tommy minta pihak berwenang agar tanggap. "Fraud atau kecurangan dalam tender bisa saja terjadi, ini bukan mustahil. Mungkin karena adanya tekanan dari pihak tertentu sehingga pokja atau panitia bisa melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani dan pikirannya, hal yang melanggar aturan, di lain pihak pokja atau panitia juga tertutup rapat," ujar Tommy, ketika dihubungi lewat telepon genggam, di Palopo, siang ini.
 |
| Penunjukan Pembangunan Plaza Kuliner DTW Londa (Fisik III). |
Menurut Presidium AMTAK (Aliansi Masyarakat Toraja Anti Korupsi) ini, permasalahan yang ada sebenarnya diawali dari Pokja atau Panitia. "Kalau Pokjanya berintegritas, independen dan objektif, tentu tidak ada fraud, tidak ada kolusi atau persekongkolan yang membuat persaingan usaha tidak sehat. Jadi saya pikir fokusnya di pokja, sekalipun mungkin mereka juga hanya jadi alat atau 'la'bo' dipemba'tan' oknum tertentu. Jadi investigasi soal tender dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, misalnya ditemukan pekerjaan tidak berkualitas, ya di pokja atau panitia. Karena tentu pertanyaannya apa memang perusahaan itu layak dapatkan pekerjaan tersebut dari proses tender lalu seperti terjadi dalam kasus NA dimana semua kontraktor yang menangkan tender yang diduga kroninya terseret jadi saksi dan ada yang jadi tersangka," jelas Tommy.
Kontrol atas proses tender, kata Tommy lagi, sebenarnya tidak hanya dilakukan melalui surat sanggahan, tapi melaporkan itu sebagai kasus sengketa tender ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang dibentuk negara dan diketuai Kodrat Wibowo, SE, Ph.D. Secara hirarki perundang-undangan, keputusan KPPU yang juga mengikat berada di atas keputusan bupati cq Pokja ULP.
(nur/anto)