 |
| Muh. Awaluddin Mangantarang, Mantan Sekretaris Jenderal Front Gerakan Aktivis Indonesia. (dok.60menit.co.id) |
60MENIT.co.id, Jakarta | Sikap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang turun langsung menemui massa aksi di tengah situasi yang memanas dinilai sebagai langkah politik yang berani dan patut diapresiasi.
Penilaian itu disampaikan Muh. Awaluddin Mangantarang, mantan Sekretaris Jenderal FRAKSI (Front Gerakan Aktivis Indonesia). Menurut Awal, keputusan Dasco menerima langsung massa menunjukkan tanggung jawab seorang pejabat negara dalam merespons aspirasi publik.
“Pak Dasco langsung turun menemui massa dan memberikan jawaban konkret. Beliau bahkan memberikan garansi terkait tuntutan yang disampaikan. Kami mengapresiasi langkah tersebut,” ujar Awal.
Menurutnya, kehadiran Dasco di tengah massa menjadi pilihan yang lebih konstruktif dibanding membiarkan aksi berkembang tanpa komunikasi yang jelas. Dialog langsung, kata dia, dapat meredam ketegangan dan mencegah situasi berkembang menjadi tindakan anarkis.
Awal juga menyoroti sikap Dasco terkait tuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset. Ia menilai pernyataan Dasco yang menyatakan kesediaan mundur apabila RUU tersebut tidak disahkan pada Desember 2026 merupakan bentuk keberanian politik yang jarang ditunjukkan pejabat publik.
“Kami menilai keberanian Pak Dasco membuka ruang dialog dan bahkan menyatakan siap mundur jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan Desember 2026 adalah langkah politik yang berani dan berpihak kepada rakyat,” katanya.
Bagi Awal, respons tersebut menunjukkan bahwa DPR RI masih memiliki ruang untuk berdialog dengan masyarakat dan menerima kritik secara terbuka.
“DPR jauh lebih akomodatif dan terbuka jika komunikasi dengan masyarakat dibangun secara langsung. Dengan dialog yang baik, gejolak dapat diredam sehingga pencarian solusi berlangsung lebih tenang dan jernih,” ujarnya.
Ia berharap pendekatan tersebut dapat menjadi contoh bagi pejabat negara lainnya dalam menghadapi aksi unjuk rasa.
“Pemimpin harus hadir, mau mendengar, tidak alergi terhadap kritik, dan mampu memberikan solusi konkret. Dalam demokrasi yang sehat, keberanian menghadapi rakyat dan menyelesaikan persoalan adalah bagian dari tanggung jawab politik,” pungkas mantan Sekretaris PW IWO Sulawesi Selatan itu.
(ichaljeka)