Mereka melakukan aksi itu sebagai wujud kritik dan kekecewaan atas kinerja ULP Kabupaten Bogor. Pasalnya, mereka menduga adanya pemalsuan dokumen-dokumen yang dilakukan beberapa perusahaan peserta lelang di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) kabupaten Bogor.
Aksi ini ditanggapi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indinesia (PWRI) Kabupaten Bogor berpendapat atas dugaan adanya permainan yang dilakukan oknum panitia Pokja di ULP.
“Bupati perlu untuk menuntaskan persoalan tersebut, mengingat kalau dibiarkan hal itu bisa menodai kinerja pemerintah daerah,” kata Rohmat Selamat, S.H., M.Kn., kepada awak media.
Dia berharap pihak yang berwenang tanggap dan peka atas tuntutan mahasiswa itu.
“Bupati harus turun tangan untuk menyelesaikan persoalan di ULP ini, dengan mempercepat restrukturisasi ULP demi tercapainya cita cita Kabupaten Bogor Termaju dan Beradab,” imbuhnya.