Optimalkan Pelayanan Kesehatan di Jawa Barat, Legislator PKB Dorong RS Al-Ihsan Naik Kelas

Advertisement Adsense

Optimalkan Pelayanan Kesehatan di Jawa Barat, Legislator PKB Dorong RS Al-Ihsan Naik Kelas

Wak Puji
Sabtu, 28 Desember 2019


60menit.co.id, Bandung ~ Legislator asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB), Dadan Hidayatulloh, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemrov) Jawa Barat agar RSUD Al-Ihsan yang saat ini masih kelas B bisa ditingkatkan menjadi kelas A. Yang mana saat ini di Jawa Barat baru ada dua RS kelas A yakni RSUP Hasan Sadikin dan RS Santosa Bandung.

RSUD Al-Ihsan Bandung, kata Dadan, saat ini sudah menjadi salah satu RS yang menjadi pusat rujukan dari RS yang ada di Kabupaten Garut serta sudah masuk dalam kelas bertaraf Internasional. “Saya sebagai Anggota Komisi V sangat mendorong agar RS Al-Ihsan menjadi kelas A dan akan menambah lagi RS yang layak,” ujarnya, Sabtu (28/12/2019).

Dikatakan Dadan, saat ini RS yang menjadi pusat rujukan RS yang ada di tingkat Kabupaten hanya RSUP Hasan Sadikin dan RS Santosa jika ditambah dengan RS Al-Ihsan, penanganan dan pelayanan kesehatan masyarakat akan lebih cepat.

Untuk itu Pemprov Jabar bisa memperhatikan dalam pengadaan alat kesehatan untuk memenuhi agar RS yang kelas B menjadi kelas A,” ucapnya.

Jika RS Al-Ihsan menjadi kelas A, Dadan meyakini, kalau pelayanan kesehatan di Jawa Barat akan lebih optimal dan tidak akan ada lagi yang namanya ruangan penuh.

Ya nanti kan jika sudah menjadi kelas A, bukan saja RSUP Hasan Sadikin melainkan RS Al-Ihsan akan menjadi salahsatu RS yang bisa melayani kesehatan masyarakat di Jawa Barat,”
Menurut legislator asal Kabupaten Garut, saat ini masih banyak problem dalam pelayanan kesehatan di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Garut.

Misalnya, masih banyak pasien yang terbengkalai dengan kurangnya ruangan dan bad. Makanya, peranan RS swasta juga harus mendapatkan perhatian lebih baik dari pemerintah.


Problem kekurangan ruangan misalnya di Garut saja menjadi salah satu masalah. Kerap terjadi penumpukan di ruangan Unit Gawat Darurat. Sehingga berdampak terhadap pelayanan kesehatan yang tidak maksimal,” pungkasnya. (Djie)