 |
| Dokumen Humas Jabar (60menit.com) |
60menit.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengakui, dinamika di masyarakat mengenai bantuan sosial karena terjadi karena perbedaan waktu distribusi yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat. Faktor lain adalah validasi data penerima yang belum rampung.
Ia sendiri menyatakan untuk mendahului menyalurkan bantuan sosial karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak, meski hal itu belum diperkuat dengan basis data yang final.
"Data-data dari bawah selalu belum lengkap. Itulah kenapa pemerintah provinsi Jawa Barat sebagai satu dari delapan pintu bantuan itu memberikan bantuan terlebih dahulu di tanggal 15 (April 2020)," katanya dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (2/5).
"Kementerian Sosial baru membantu mulainya tanggal 20 (April 2020), bantuan dari pintu bantuan Desa baru mulai tanggal 27 (April 2020), bantuan dari Presiden sembako baru mulai tanggal 4 (Mei 2020), nah perbedaan jadwal-jadwal inilah yang membuat ada dinamika Oleh karena itu setiap hari kami lakukan sosialisasi termasuk memanfaatkan aplikasi sapa warga," ia melanjutkan.
Selain itu, refocusing anggaran terus dilakukan hingga diklaim siap untuk segala kebutuhan penanganan sampai bulan Juli 2020. Ketika situasi pandemi corona (Covid-19) masih belum baik, ia menyebut sudah siap melakukan beberapa perubahan drastis dalam alokasi anggaran agar bisa bertahan hingga akhir tahun 2020.
Kemudian, fokus lainnya adalah menyiapkan darurat pangan termasuk pengkondisian dan perhitungan. Sejauh ini, ia menyebut ketersediaan pangan di Jawa Barat dalam status surplus produksi beras.
"Beras Jawa Barat ini selain mencukupi untuk provinsi Jawa Barat juga mungkin akan membantu menjadi lumbung padi nasional Sampai akhir tahun. karena kita tahu impor impor khususnya beras pasti akan berkurang karena negara-negara pengekspor beras menahan diri, mudah-mudahan surplus panen beras Jawa Barat ini bisa menjadi hadiah dan menjadi stok pengaman untuk pangan nasional," terangnya.
Validasi Data Tidak Mudah, Jutaan KK Diajukan
Proses validasi data penerima bantuan sosial di Jawa Barat berjalan tidak mudah. Pasalnya, ada sembilan jenis bantuan dari instansi yang berbeda-beda. Pendataan secara berjenjang dan keterlibatan semua pihak amat krusial untuk menekan polemik sekaligus berkeadilan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar melaporkan, per Senin (27/4), 27 kabupaten/kota mengusulkan 3.862.957 Kepala Keluarga (KK) untuk menjadi Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penerima bantuan sosial (bansos).
"Dari sekian data yang masuk itu yang clean dan clear, yang valid NIK-nya, kemudian KTP, alamatnya jelas 1.819.927 (KK). Dari data yang masuk yang clean and clear hanya 46,39 persen. Di antara kabupaten/kota yang bagus adalah Kabupaten Sumedang, yakni 92,81 persen," kata dia melalui siaran pers yang diterima.
Tingginya tingkat akurasi data yang diusulkan Kabupaten Sumedang, kata Dodo, karena sinergisitas semua pihak, baik vertikal (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, dan ketua RW) maupun dinas terkait. ***