Garuda Bakti Nusantara Gencar Konsolidasi, Lantik Pengurus DPD Jabar
-->

Advertisement Adsense

Garuda Bakti Nusantara Gencar Konsolidasi, Lantik Pengurus DPD Jabar

60 MENIT
Jumat, 09 April 2021

60menit.co.id | Tampak Ketua Umum DIRGANTARA Bahrul Ulum dan Waketumnya, Decy Violent, berfoto bersama pengurus KSB DPD Dirgantara Jabar, Hendra, Derry dan Munawar.

60MENIT.co.id, Jakarta | Direktorat Garuda Bakti Nusantara (DIRGANTARA) di bawah kendali Ketua Umumnya Bahrul Ulum dan Waketum, Decy Violent, giat melakukan konsolidasi ke daerah dengan membentuk kepengurusan di provinsi hingga kabupaten/kota bahkan pelosok di seluruh Indonesia. Kali ini, pengurus yang dibentuk adalah DPD DIRGANTARA Jawa Barat dipimpin Ketuanya, Hendra Nugraha. 


Ketua Umum DIRGANTARA Bahrul Ulum bersama Waketum, Decy Violent, menyerahkan langsung SK Pengurus dengan melantik DPD DIRGANTARA Jawa Barat di Lembang, Jawa Barat, Sabtu lalu (3/4). Mereka yang dilantik terutama pengurus inti atau KSB, yakni Hendra Nugraha (Ketua), Derry (Sekretaris) dan Munawar (Bendahara). Informasi pelantikan pengurus DPD DIRGANTARA Jabar ini baru diterima awak media pagi ini (9/4). 


Kabar ini disampaikan Wakil Ketua Umum DIRGANTARA, Decy Violent, via WhatsApp (WA). "Kunjungan Ketum dan Waketum dalam acara penyerahan SK DPD Jawa Barat kepada pengurus DPD Jabar. Pondok Pasantren bersinerji membangun bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI," ujar Decy. Menurutnya, hanya Ketum, Waketum serta pengurus DPD Jabar seperti Ketua, Sekretaris dan Bendahara, yang hadir. 


Ketum DIRGANTARA Bahrul dan Waketum, Decy, sedang silaturahmi dan berbincang-bincang dengan pengurus DPD DIRGANTARA Jabar.

Ini mengingat situasi pandemik saat ini. "Situasi Covid dan mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan kami langsung dilaporkan kepada Pak Presiden RI," ungkap Decy lagi. Diketahui, DIRGANTARA adalah sebuah wadah atau lembaga yang dibentuk berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Izinnya sesuai SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0003807.AH.01.07.Tahun2020. 


Visi-misi lembaga ini adalah melakukan pengawasan dan pendampingan kebijakan program pemerintah, penyerapan aspirasi masyarakat dan mengoptimalkan birokrasi, sarana informasi dan komunikasi publik. Juga menumbuhkembangkan sumberdaya manusia (SDM) dan menggali potensi sumberdaya alam (SDA) untuk kesejahteraan masyarakat (Membangun Desa Menata Kota) dalam bingkai kesatuan NKRI. 


(anto)