Money Politics Berseliweran Jelang Pilkalem di Karre Penanian?, Ini Tanggapan Tokoh Masyarakat
-->

Advertisement Adsense

Money Politics Berseliweran Jelang Pilkalem di Karre Penanian?, Ini Tanggapan Tokoh Masyarakat

60 MENIT
Sabtu, 15 Mei 2021

60menit.com Yafet Bontong, ST. Saat dikonfirmasi awak media ini, Senin (10/5). Fhoto.Dok (60menit.com/Erlin).


60MENIT.co.id, TORAJA UTARA | Di tengah hiruk-pikuk agenda Pilkalem Karre Penanian di Kecamatan Nanggala, Toraja Utara, berhembus issu money politik (MP) begitu fantastis. Disinyalir oknum Cakalem Karre Penanian MPB-nya sudah tersalur ke sejumlah warga. Diduga dalam bentuk uang tunai dan barang.


Menyikapi isu money politik yang berkembang di Karre Penanian, Yafet Bontong selaku tokoh masyarakat setempat mengatakan, calon Kepala Lembang (Cakalem) tersebut tidak ada yang melakukan hal semacam itu. Dari fakta sekarang yang kita lihat dan kita saksikan, belum ada yang beredar baik uang maupun barang. “Itu hanya issu yang berkembang saat ini di masyarakat,” kata Yafet Bontong saat ditemui awak media, Senin (10/21) lalu.


Dia menduga isu-isu seperti itu muncul dari beberapa oknum tertentu yang entah apa maksudnya.


Untuk itu kata dia, “Apa yang diberitakan sebelumnya, terkait MP dilakukan oleh oknum calon Kepala Lembang di Karre Penanian belum ada. Apakah sumber tersebut punya bukti-bukti yang kuat tentang money politik itu. Padahal sesungguhnya tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu di masyarakat,” ujar Yafet Bontong yang juga dosen di perguruan tinggi swasta Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) ini.


“Kita selaku tokoh masyarakat mengharapkan tidak terjadi politik uang (MP) atau semacamnya dalam proses pemilihan ini. Sehingga pemilihan Kepala Lembang akan berproses dengan baik dan hasilnya akan terpilih orang yang baik, tidak terbebani biaya (MP) yang besar. Agar mampu bekerja dengan baik dan bisa mensejahterakan masyarakat,” imbuhnya.


Selain itu Yafet menambahkan, kalau di kemudian hari ada bukti kedapatan melanggar proses Pilkalem kita akan musawarakan dan berikan sanksi.


“Kita selaku masyarakat, tentu akan kami berikan pendapat dan akan mengambil suatu keputusan musyawarah untuk memberikan sanksi kepada calon yang melakukan MP itu. Kalau memang itu terjadi dan ada bukti-bukti otentik,” pungkasnya.


(Arlin)