 |
| Pj. Wali Kota Bandung Bambang Tirtoyuliono bersama Pj. Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dan Sekda Ema Sumarna meninjau TPS Babakan Siliwangi (zhovena) |
60MENIT.co.id. Kota Bandung | Penanganan sampah di Kota Bandung perlahan sudah menunjukkan titik terang. Sampah-sampah yang berada di TPS pun sudah mulai diangkut. Seperti di TPS Babakan Siliwangi, Tamansari, dan Bengawan, sampahnya sudah tidak lagi meluber ke jalan.
Hal itu disampaikan, Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar), Bey Triadi saat monitoring ke tiga TPS di Kota Bandung, Kamis 21 September 2023. Menurutnya, momentum darurat sampah ini harus jadi perubahan dari hulu sampai hilir.
"Harus jelas pemilahan sampahnya. Camat dan lurah harus aktif mengedukasi masyarakat cara memilah sampah yang benar," imbau Bey.
Ia mengungkapkan, Pj Wali Kota Bandung berjanji optimis mampu menyelesaikan permasalahan sampah di Kota Bandung selama 3 bulan ini. Tentunya sesuai dengan prosedur dan proses yang lebih baik.
"Permasalahan sampah ini selesai dengan prosedur dan proses yang lebih baik. Sudah ada beberapa kawasan bebas sampah (KBS) di Kota Bandung, salah satunya Maleer. Ini yang harus direplikasi ke tempat-tempat lain," ungkapnya.
Ia menyebutkan, masyarakat Kota Bandung memproduksi 1.500 ton sampah per hari. Sedangkan yang dikirim ke Sarimukti 1.200 ton, yang mana 900 ton di antaranya merupakan sampah organik.
"Jadi, kalau bisa diolah di rumah tangga langsung, itu akan sangat membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA," ucapnya.
Selain itu, Bey juga akan terus mendorong Legok Nangka untuk bisa segera beroperasi. Jika sesuai tahapan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), November 2024 baru akan dimulai konstruksi.
"Kami minta prosesnya dimajukan agar bisa mulai lebih cepat. Sarimukti untuk 2 tahun ke depan masih aman. Harapannya sebelum 2 tahun itu, sampah sudah bisa dipindahkan ke Legok Nangka," aku Bey.
Namun, sampai saat ini Sarimukti akan tetap dioptimalisasi. Pada Kamis 21 September 2023, ada waterboom yang akan diturunkan untuk memadamkan titik api di sana. Sebab masih ada 5-20 persen titik api.
Selain itu, ia mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga berencana untuk menggunakan lahan di Cijeruk, Sumedang sebagai TPA.
"Tapi kita perlu pastikan dulu jangan sampai ada konflik atau masyarakat masih kontra dengan kebijakan tersebut. Sosialisasi ke masyarakat harus, dengan baik dan jangan memaksakan," tuturnya.
Merespon hal itu, Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono menyampaikan, lahan di Cijeruk sebenarnya sudah siap digunakan. Namun, Pemkot Bandung dan Pemkab Sumedang akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai hal ini.
"Kapasitas sampah yang bisa ditampung di sana itu mencapai 100.000 ton. Ada metode untuk pengolahan sampahnya," ucap Bambang.
"Tapi, tetap harus kita sosialisasikan dulu dengan masyarakat. Di sana bukan pemukiman padat, tapi ada rumah yang terlewati," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung, Dudy Prayudi menjelaskan, saat ini ritase sampah Kota Bandung sudah mencapai 214 rit. Total kuota yang diberikan untuk Kota Bandung sebanyak 4.000 rit, sekarang tersisa 2.400.
"Kita terus berupaya untuk menyelesaikan tumpukan sampah yang ada di TPS. Sampai sekarang ada 78 TPS yang masih overload," jelas Dudy.
Ia mengatakan, TPS yang menjadi prioritas untuk diangkut jika sampah-sampahnya sudah meluber sampai menutupi jalan, menghalangi badan jalan.
Upaya lain yang dilakukan Pemkot Bandung untuk menangani sampah adalah dengan menyediakan TPS organik di Tegallega. Dudy menuturkan, saat ini sedang ada pembangunan TPST oleh Kementerian PUPR.
"Nanti bisa mengolah sekitar 40 ton sampah organik menjadi RDF. Kita juga sudah mendatangkan 6 gibrik. Ditempatkan di beberapa lokasi yakni Ciwastra, Babakansari, SPA Tegalega, Cicukang Holis, dan Ence Azis," paparnya.
Hasil pemilahannya akan berupa bubuk organik yang dijadikan sebagai pakan magot. Sedangkan sampah anorganik akan dikumpulkan dulu untuk dicacah.
Ia mengaku, dalam sejam, satu mesin gibrik bisa memilah 2 ton sampah. Tinggal berapa jam kerja dari masing-masing lokasi.
"Kami berharap provinsi bisa membantu. Sebab kalau belum dicacah, pabrik semen belum bisa menerima. Jika sudah dicacah, justru pabrik semen yang akan membayar kita," lanjutnya.
(din)