 |
| Yosep, Ketua DPD Sundawani Wirabuana Subang pake tongkat (ridho) |
Menyikapi : Kebijakan Mutasi Dan Rotasi Massal 238 Kepala Sekolah SD/SMP Oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
60Menit.co.id, Subang | Kebijakan rotasi dan mutasi massal terhadap 238 Kepala Sekolah serta 20 pejabat fungsional yang dilakukan oleh Bupati Subang ( Kang Rey ) pada Selasa, 19 Mei 2026, secara nyata telah memicu kegaduhan dan memperlihatkan rapor merah dalam tata kelola birokrasi pendidikan di Kabupaten Subang, Kamis (21/05/2026).
Ketua Paguyuban Sundawani Wirabuana DPD Kabupaten Subang, Yosep, menyampaikan kritik keras dan kecaman mendalam terhadap kebijakan yang dinilai "tuli, buta, dan kehilangan hati nurani" ini.
Ada 4 poin krusial yang melandasi kritik tajam kami:
1. Amburadulnya Manajemen Waktu (Mis-Momentum)
Dinas Pendidikan tampak sengaja menutup mata terhadap kalender akademik. Melakukan perombakan massal di tengah agenda krusial seperti persiapan PPDB ( Penerimaan Peserta Didik Baru ), penyusunan rapor, dan penandatanganan ijazah kelulusan siswa adalah langkah konyol yang mempertaruhkan nasib administrasi siswa. Penyesuaian mendadak ini jelas mengacaukan manajemen sekolah yang sedang berjalan.
2. Kebijakan "Tanpa Hati": Memperkosa Kemanusiaan dan Menolak Draf K3S
Ini yang paling ironis dan menyakiti rasa kemanusiaan kita sebagai urang sunda yang menjunjung tinggi etika Silih Asih, Silih Asah, Silih Asuh.
Bagaimana mungkin kepala sekolah yang tinggal dekat dengan sekolahnya justru dilempar ke wilayah terpencil yang jauh dari domisili ? Ini berpotensi menurunkan produktivitas dan efektivitas kerja akibat hambatan jarak.
Lebih biadabnya lagi, ada kepala sekolah yang sudah divonis sakit, sedang dalam perawatan kontrol medis intensif, dan tinggal hitungan bulan memasuki masa pensiun, justru dipaksa pindah! Dinas Pendidikan seolah sengaja ingin memperparah penyakit mereka. Dinas sama sekali tidak melihat draf usulan dari K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) dan bekerja layaknya robot tanpa empati.
3. Transparansi Nol: Bersihkan dari Syahwat Politik dan Praktik Pungli!
Kami mengingatkan dengan keras! Jabatan kepala sekolah adalah wilayah pengabdian moral, bukan komoditas politik atau ajang transaksi Pungutan Liar ( Pungli ). Publik Subang tidak bodoh. Kami menuntut Dinas Pendidikan menggunakan "kaca pembesar" dan hati nurani dalam menyaring kompetensi kepemimpinan. Jangan sampai jabatan dibagikan sebagai hadiah politik atau hasil transaksional bawah meja. Ingat, beberapa kasus tata kelola dan rusaknya infrastruktur sekolah di subang sempat viral dan mendapat teguran keras dari tingkat Provinsi Jawa Barat!
4. Desakan boikot dan Kaji Ulang Segera!
Jika Dinas Pendidikan Kabupaten Subang masih memiliki harga diri dan kepedulian terhadap masa depan anak-anak subang, kami menuntut agar kebijakan rotasi dan mutasi ini Segera Dikaji Ulang Dan Dievaluasi Total !
"Jangan sampai ambisi birokrasi dan syahwat kekuasaan mengorbankan dunia pendidikan kita.sebelum badai pendidikan di subang runtuh dan terpuruk lebih dalam, batalkan keputusan-keputusan yang cacat moral dan cacat administrasi ini," pungkas Yosep Ketua Sundawani Wirabuana Subang.
(Ridho)