 |
| 60menit.co.id |
60MENIT.co.id, Makassar | Meski sudah ditetapkan pemenang dan disanggah rekanan peserta tender, lelang Pembangunan Radiologi Rumah Sakit Pongtiku dengan nilai pagu Rp1,9 M tahun anggaran 2021 di Toraja Utara, terus disoal. Ini lantaran tidak ada transparansi dari pihak Panitia atau Pokja ULP setempat. Ada kesan pihak pelaksana tender tertutup dan tak ingin ditemui. Bahkan pihak media pun menemui kesulitan setiap hendak mengkonfirmasi hal tersebut.
Seperti dialami jurnalis Indonesiasatu, Widian, serta awak media ini. Kabag Barjas (Barang dan Jasa) yang juga Ketua Pokja, Slamet, berulangkali dihubungi selalu tak berhasil. Yang bersangkutan terkesan menghindar dan kabur. Pihak DPRD Torut bahkan mengundang Bupati Torut Yohanis Bassang untuk memberi klarifikasi dengan menghadirkan Slamet dkk namun tak digubris. Undangan Dewan sebagai tindaklanjut dari adanya laporan pihak perusahaan peserta tender.
Kisruh masalah ini masih berlangsung. Karena tak adanya klarifikasi soal tender tersebut, timbul banyak dugaan yang dilakukan Pokja menyimpang. Seperti tentang RKK (Rencana Keselamatan Konstruksi) tender Pembangunan Radiologi RS tersebut. "Ada kemungkinan Pokja atau Panitia, ini baru dugaan, mengutak-atik RKK agar perusahaan peserta tender tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat. Dengan begitu Pokja tinggal tentukan pemenangnya," ujar sebuah sumber enggan disebut namanya.
Modus atau cara seperti ini, kata sumber tersebut, bukan mustahil juga diterapkan pada tender paket yang lain. "Makanya perlu diantisipasi cara-cara kerja Panitia atau Pokja ULP dengan berbagai dinamika yang ada mulai sekarang, agar jangan setiap tender kisruh. Saya kira asal kerja panitia normatif dan profesional apalagi kalau transparan, tidak ada masalah. Semua jalan lancar," tambah sumber warga Torut ini.
Mengamati hal ini, Aktivis Toraja Transparansi, Saprianto Sarungu, meminta setiap masalah tender di Torut dituntaskan. "Makanya agar tidak kisruh dan jadi polemik tiap kali tender, pokja atau panitia kerjalah yang benar, sesuai aturan. Bukan atas perintah atau by order. Saya hanya ingatkan jangan karena di bawah tekanan anda nekat. Jangan sampai piring anda pecah sebagai ASN. Hindari politisasi tender," tegas Saprianto sambil mewanti-wanti pagu 1,9 M yang dinilai mark up itu.
(sanger/anto)