60menit.com, Garut — “Menurut saya kenapa Bupati keukeuh rek pang mayarkeun nu boga hutang ka bank emok? (Maksa mau bayarin yang punya hutang ke bank emok-red), ”
Itulah kata-kata dalam Bahasa Sunda yang bernuansa retorika dari seorang Koordinator Lembaga Kajian dan Pengendalian Dampak Lingkungan (Gakpedal), H Yahya Usman.
Didampingi sekretarisnya Asep Sukandar, S. Sos., Yahya mengatakan, masyarakat Garut itu bukan yang memiliki hutang kepada ‘Bank Emok’ saja.
“Duhai Bupati, jangan ‘pilih-kasih’. Tuh masih banyak yang memiliki tunggakan Kridit Usaha Rakyat (KUR); yang nunggak cicilan motor; dan yang harus membayar ke UPK. Coba tuh MUI bicara, bagaimana pendapat MUi? Bagaimana pendapat Bazasnas? Bagaimana pendapat hukum dalam hal ‘Bank Emok’?” cecar Yahya.
Yahya mengira, nampaknya mereka itu tutup mulut saja. “Hati-hati, kalau-kalau mulut jadi tertutup selamanya!” seloroh Yahya.
Selanjutnya Yahya mempertanyakan status ‘bank emok’, baik dalam aturan koperasi maupun perbankan. Diungkapkan Yahya, dengan adanya ‘bank emok’ (salah satunya), Bumdes tak tersosialisasikan. Pengawasan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dirasakan sangat lemah.
“Padahal dana ADD itu sebagiannya digunakan untuk modal Bumdes yang diharapkan dapat dimanfaatkan masarakat desa bersangkutan,” ungkap dia.
Terlebih sekarang, lanjut Yahya, pembangunan jalan dan sejenisnya sudah hampir tuntas. Sisa ADD dapat digunakan untuk membesarkan Bumdes agar masyarakat setempat dapat menikmatinya.
“Kenyataan sekarang, masyarakat banyak yang meminjam ke bank emok atau lintah darat (=rentenir) lainnya. Padahal ada UPK, KUR, dan Bumdes. Itu disebabkan karena pinjam ke lembaga resmi, birokrasinya berbelit. Pada sisi lain, masyarakat terdesak kebutuhan yang dapat terpenuhi dengan pinjaman yang instan,” papar Yahya. (Djie)